Banjir bandang, longsor, kebakaran hutan, krisis air bersih, dan konflik agraria bukan lagi peristiwa luar biasa di Indonesia. Ia hadir berulang, nyaris rutin. Karena itu, krisis ekologis tidak cukup dibaca sebagai kegagalan teknis atau lemahnya penegakan hukum semata. Ia menyentuh lapisan yang lebih dalam: cara kita memahami manusia, kerja, dan relasi dengan alam.

Dalam sejarah pemikiran, manusia pernah disebut animal rationale, binatang yang  berakal budi. Dengan akalnya, manusia mampu menimbang baik-buruk, tujuan dan batas. Namun modernitas kemudian menajamkan gambaran lain: manusia sebagai homo faber, manusia sebagai  pembuat, dan sebagai animal laborans, binatang makhluk yang bekerja demi bertahan hidup. Ketiga gambaran ini membantu kita membaca wajah manusia Indonesia hari ini.

Sebagai homo faber, manusia Indonesia tampak dalam proyek-proyek besar pembangunan: jalan tol, bendungan, kawasan industri, pertambangan dan perkebunan skala luas. Dengan akal dan teknologi, manusia membentuk lanskap baru. Gagasan ini sudah lama berakar dalam filsafat Barat, tetapi memperoleh artikulasi modern pada awal abad ke-20, terutama melalui Henri Bergson dan kemudian Hannah Arendt. Kerja dipahami sebagai kemampuan kreatif untuk membangun dunia yang “lebih baik” dan lebih efisien.

Masalahnya muncul ketika homo faber kehilangan dimensi rationalnya. Ketika akal budi direduksi menjadi sekadar rasionalitas teknis dan ekonomi, alam diperlakukan sebagai objek. Hutan dilihat sebagai kayu, tanah sebagai konsesi, sungai sebagai saluran limbah. Dalam situasi ini, manusia tampil bukan sebagai perawat alam, melainkan sebagai penguasa alam. Gambaran ini jelas lebih dekat dengan homo faber teknokratis, bukan dengan manusia sebagai makhluk berakal budi yang bermoral.

Di sisi lain, sebagian besar warga Indonesia hidup dalam realitas animal laborans. Bagi jutaan petani kecil, nelayan, buruh harian, dan pekerja sektor informal, kerja adalah soal bertahan hidup. Pepatah Melayu lama menggambarkannya dengan tepat: “Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang.” Hidup berlangsung dari hari ke hari, tanpa jaminan, tanpa tabungan ekologis maupun ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, tuntutan untuk menjaga lingkungan sering terasa abstrak, bahkan tidak adil.

Hannah Arendt, dalam The Human Condition (1958), menunjukkan bahwa animal laborans hidup dalam siklus tanpa akhir: bekerja – mengonsumsi - bekerja lagi. Bila seluruh energi manusia habis untuk bertahan hidup, ruang refleksi menyempit. Kepedulian jangka panjang terhadap alam pun terdesak oleh kebutuhan hari ini. Maka kerusakan lingkungan sering kali bukan karena ketidakpedulian moral, melainkan karena ketiadaan pilihan.

Indonesia hari ini berada di persimpangan dua ekstrem ini. Di satu sisi, homo faber hadir dalam wajah negara dan korporasi dengan daya ubah besar atas alam. Di sisi lain, animal laborans hidup dalam kerentanan struktural. Yang sering absen adalah manusia sebagai animal rationale: subjek yang menggunakan akal budinya untuk menimbang kepentingan jangka panjang, keadilan antargenerasi, dan keseimbangan ciptaan.

Di sinilah ensiklik Laudato Si’ menjadi sangat relevan. Paus Fransiskus mengkritik paradigma teknokratis yang melihat manusia sebagai penguasa alam. Ia mengingatkan bahwa manusia adalah bagian dari ciptaan, manusia memiliki banyak kesamaan dengan Binatang, sehingga makluk ciptaan ini oleh Santo Fransiskus Asisi disapa dengan sapaan Saudara atau Saudari; Saudara Anjing, Saudara Matahari dan Saudari Bulan. Manusis bukan tuan atas alam. Kritik ini terutama ditujukan kepada homo faber yang kehilangan kendali etis. Namun Paus Fransiskus juga peka terhadap realitas animal laborans: mereka yang hidup dalam kemiskinan tidak bisa dibebani sendirian tanggung jawab ekologis.

Ensiklik Fratelli Tutti melengkapi gambaran ini dengan menekankan persaudaraan sosial. Krisis ekologis di Indonesia selalu terkait dengan ketimpangan: antara pusat dan daerah, antara pemilik modal dan pekerja, antara generasi sekarang dan yang akan datang. Tanpa solidaritas, seruan menjaga lingkungan akan terdengar sebagai moralitas kosong.

Karena itu, jalan ke depan bukan memilih antara homo faber atau animal laborans, melainkan mengembalikan keduanya ke dalam horizon animal rationale. Kita membutuhkan pembangunan, tetapi yang dibimbing oleh akal budi dan etika. Kita memahami kebutuhan rakyat kecil, tetapi sekaligus membebaskan mereka dari jebakan “kais pagi makan pagi, kais petang makan petang” yang memaksa eksploitasi alam tanpa henti.

Manusia sebagai penguasa alam jelas lebih dekat dengan homo faber yang bisa terlepas dari akal budi moral. Sebaliknya, manusia sebagai perawat alam hanya mungkin bila homo faber dan animal laborans dituntun oleh animal rationale: akal yang tahu batas, tahu cukup, dan tahu berbagi.

Sebagai seorang beriman, manusia telah diangkat menjadi anak Allah, menjadi Co-Creator yang merawat alam dan lingkungan yang adalah ciptaan Bapanya.

Pada akhirnya, krisis ekologis Indonesia adalah ujian tentang siapa kita mau menjadi: pembuat yang rakus, pekerja yang terjebak, atau manusia berakal budi yang merawat rumah bersama. Pilihan itu bukan teknis semata, melainkan moral dan politis dan waktunya semakin sempit.

(I. Ismartono, SJ – Jakarta 16-12-2025)